KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dirasakan masyarakat masih jauh dari kata Kaltim Berdaulat. Hal tersebut bukan tanpa alasan, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
Masih banyak jalan yang sangat jauh dari kata mulus. Ketika dipertanyakan terkait akses utama penghubung di wilayah III yakni, Kabupaten Kutai Timur dan Berau, saat ini mengalami kerusakan maupun longsor.
Dalam hal itu, Pemprov Kaltim beralasan adanya refocusing anggaran, bahkan sangat minim sekali dalam satu tahun hanya dianggarkan kurang lebih Rp 30 miliar untuk pemeliharaan jalan di wilayah III tersebut.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kalimantan Timur dari fraksi PKB Dapil Bontang, Kutim dan Berau Sutomo Jabir mengeluhkan, minimnya anggaran pemeliharaan jalan di wilayah III yang meliputi Kutai Timur dan Kabupaten Berau, yang hanya berkisar Rp 30 miliar per tahun, sementara ruas jalan provinsi sekitar 448 kilometer.
“Anggarannya sangat minim sekali untuk pemeliharaan jalan di wilayah III, sementara kondisi ruas jalan banyak yang berada pada kondisi rusak dan rusak parah,” ungkap Sutomo Jabir saat dikonfirmasi via whatsApp, Rabu (21/4/2021).
Ketua DPC PKB Kabupaten Berau itu berharap, agar anggaran untuk pemeliharaan jalan wilayah III bisa diselaraskan dengan wilayah II dan I.
“Dengan ruas jalan yang mencapai sekitar 448 Kilometer, saya berharap anggaran tersebut bisa ditambah, mengingat kondisi jalan saat ini sangat membutuhkan perbaikan dan peningkatan,” tegasnya.
Salah satu jalan poros provinsi yang paling disorot yakni jalan penghubung Kecamatan Kaubun menuju Kecamatan Kaliorang, Kaubun menuju Talisayan Kabupaten Berau serta Talisayan menuju Biduk-Biduk.
“Masih banyak titik ruas jalan provinsi yang sangat membutuhkan anggaran baik pemeliharaan maupun peningkatan. Karena infrastruktur jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum,”ungkapnya.
Tak hanya itu, Sekertaris Fraksi PKB DPRD Kaltim ini juga, meminta kerjasama semua pemangku kepentingan baik legislatif maupun eksekutif untuk menyelesaikan sejumlah masalah infrastruktur di wilayah III.
“Kita berharap ada koordinasi yang baik secara masif antara pemerintah daerah dan legislatif untuk menyelesaikan masalah infrastruktur khususnya di wilayah III dan secara umum di Kaltim,” pungkasnya.
Penulis: Slamet
Editor: Fairuz
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.