KALTIMTARA.ID, TENGGARONG – Anggaran penanganan Covid-19 disebut kurang maksimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar. Ini berdasarkan laporan yang diterima oleh DPRD Kukar, terutama Komisi IV yang menunjukkan capaian baru diangka 30 persen saja. Padahal sudah memasuki tengah tahun anggaran 2021.
Padahal anggaran penanganan Covid-19 yang dikantongi oleh Pemda Kukar jauh menurun dibandingkan tahun 2020. Hanya dianggarkan Rp 40 miliar saja. Dari angka Rp 179 miliar pada 2020.
Tetapi berdasarkan penjelasan Akhmad Taufik Hidayat, asisten 1 Setkab Kukar, anggaran yang disalurkan kepada BPBD Kukar, Satpol PP Kukar dan Dinkes Kukar ini dipergunakan untuk pembiayaan yang bersifat penunjang saja. Makanya pencapaian penggunaan anggaran baru diangka 30 persen tersebut. Contohnya untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) dan kegiatan penunjang lainnya.
“Sebagian besar konteksnya hanya penunjang, insentif nakes, honor-honor yang banyak di 2021,” jelas Taufik pasca rapat bersama DPRD Kukar, Senin (14/6/2021).
Disamping berfokus melakukan penyelesaian terkait penuntasan proses vaksinasi yang menjadi program nasional saat ini. Menuntaskan sasaran-sasaran yang menjadi prioritas penerima vaksin, guna mencapai kekebalan kelompok.
Capaian vaksinasi pun tidak lepas dari pantauan, yang baru diangka 42 persen. Sehingga Pemda Kukar diminta mengebut pelaksanaan vaksinasi.
Diketahui, memang anggaran terkait penanganan COVID-19 di Kukar mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Tepatnya pada tahun 2020, awal-awalnya penyebaran COVID-19 di Kukar terjadi secara masif.
Awalnya dianggarkan secara khusus, tetapi pada tahun 2021, dianggarkan dalam anggaran belanja tidak terduga (BTT). Senilai Rp 40 miliar, naik Rp 30 miliar dibanding BTT tahun 2020 yang hanya Rp 10 miliar saja.
Penulis : Muhammad
Editor : Fairuz
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.