Bersama Forkopimda, Wali Kota Pimpin Rakor Antisipasi Peningkatan Kasus

Subscribe Youtube KALTIMTARA NEWS

KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Walaupun sudah mulai menurun dari puncak 450 kasus terkonfirmasi positif pada 19 Februari 2022 belum lama ini, tapi wali kota Samarinda Dr H Andi Harun tak ingin lengah. Wali Kota langsung memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Peningkatan Kasus bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Samarinda.

Rapat yang dihadiri langsung ketua DPRD Samarinda Sugiyono, Komandan Kodim 0901/Smd Letkol Arm Novi Herdian, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli, Wakil Wali Kota Samarinda Dr Rusmadi, Sekda Samarinda Dr Sugeng Chairuddin, Asisten III Dr Ali Fitri Noor bersama kepala OPD terkait serta Camat berlangsung di ruang rapat utama Karangasan Balaikota, Selasa (22/2/2022).

“Dari rapat hari ini sesuai laporan dari OPD teknis dan masukan-masukan dari Forkopimda, ada beberapa kebijakan yang akan kita ambil. Pertama, tidak melakukan pembatasan seperti di tingkat nasional. Tapi operasi Yustisi frekwensinya akan ditingkatkan terlebih menyisir di kerumunan terlebih di malam hari karena melihat kecenderungan anak-anak muda ke kafe-kafe,” ucap Andi Harun.

Andi Harun mengatakan tidak melakukan pembatasan di kafe-kafe, hanya meminta kepada operasi Yustisi agar menegakkan aturan Prokes terlebih social distancing dan masker.

“Tolong dipantau jaraknya antar pengunjung,” pesan Andi Harun.

Andi Harun menyampaikan apresiasi terhadap dukungan TNI-Polri terhadap pelaksanaan operasi Yustisi, sehingga ini juga salah satu pemicu kasus jauh lebih rendah dari varian delta.

“Terus kita tingkatkan operasi ini di kecamatan-kecamatan dan kelurahan. Saya juga minta kepada beberapa kecamatan yang operasinya masih kurang agar ditingkatkan, apalagi dari TNi-Polri sudah siap,” tegas Andi Harun lagi.

Kemudian terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Andi Harun mengambil kebijakan tetap PTM 100 persen tapi memberi alternatif kepada orang tua untuk bisa memilih belajar secara online.

“Jika ada sekolah yang kasus terkonfirmasinya 0-5 persen, maka ditutup 5 hari. Selama 5 hari itu, yang terkonfirmasi diliburkan, sekolah dilakukan penyemprotan dan pemeriksaan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, agar saat dibuka kembali dalam keadaan sehat,” urai Andi Harun.

Kemudian untuk yang diatas 5 persen lanjut Andi Harun sekolah akan ditutup 14 hari. Satgas Covid akan mengikuti perkembangan sekolah tersebut dan setelah 14 hari dilakukan swab antigen sesuai SKB 4 Menteri.

“Kita tidak melakukan penutupan sekolah, seperti dilaporkan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Asli Nuryadin, red) bahwa angka presentasinya masih dibawah. Memang banyak warga yang meminta agar tidak PTM,” terang Wali Kota yang pernah menjabat dua periode Wakil Ketua DPRD Kaltim ini.

Di mana, dalam laporan Kadisdikbud Samarinda, sebanyak 80 siswa yang terkonfirmasi dari total 135.000 siswa, 14 tenaga pendidik dan kependidikan di 38 sekolah dari total sekolah se Samarinda sebanyak 310 sekolah.

Sesuai masukan dari Dandim, Wali Kota meminta agar di pasar-pasar dipasang toa supaya untuk mengingatkan penerapan prokes.

“Kalau perlu pasang CCTV agar bisa memantau. Dan juga dilakukan operasi Yustisi di pasar-pasar ini,” pinta Andi Harun lagi.

Tak hanya itu Wali Kota juga meminta bersama TNI-Polri agar dilaksanakan vaksinasi lansia dan anak bahkan boster berbasis kelurahan dan kecamatan.

“Saya minta Camat dan Lurah untuk kembali melakukan pendataan kepada lansia yang belum vaksin kedua dan boster, setelah terkumpul datanya kita lakukan lagi serempak,” pinta Wali Kota.

Sebelumnya kepala Dinkes Samarinda dr Ismit Kusasih mengatakan kasusnya sangat jauh rendah dari varian delta.

“Sebagian besar memang kasus omicron dan kapasitas rumah sakit masih bisa menahan. Lebih rendah dari tahun lalu. Ada 42 persen yang dirawat di rumah sakit, tapi tidak pure Covid. Tahun lalu kategori berat dan kritis 80 persen. Sekarang ini yang berat karena comorbid seperti hipertensi dan diabetes,” terang Ismit.

Begitu pula Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli memberikan saran agar yang tidak KTP Samarinda tapi berdomisili di Samarinda supaya diperbolehkan vaksin.

“Ini seperti kejadian satu orang terkonfirmasi, masih anak muda. Setelah kita lakukan tracing sekeluarga di rumahnya positif dan semuanya belum vaksin. Alasannya mereka baru pindah 8 bulan lalu karena pekerjaan, jadi untuk vaksin di Samarinda tidak bisa,” terang Ary.

Penulis : Tim

Editor : Fairuz

kaltimtara tested

https://superpet.ru/