KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Makmur HAPK meminta pembangunan yang dilakukan harus merata, Sabtu (5/2/2022).
Ia menuturkan banyak figur dari Kalimantan Timur yang bisa menjadi pemimpin Badan Otorita IKN Nusantara, baik itu menjadi kepala maupun wakil kepala. Diakuinya, secara resmi DPRD Kaltim memang belum ada mengusulkan sosok untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Semua kembali menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
“Kalau menjadi wakil kepala Badan Otorita IKN itu boleh-boleh saja, orang Kaltim banyak yang bisa. Figurnya banyak, Gubernur kita bapak Isran Noor juga bisa, Yang penting Kaltim harus kompak,” tegasnya.
Ia melanjutkan, sebaiknya rencana besar tersebut jangan dilaksanakan terburu-buru. Harus ada uji publik dan sosialisasi yang maksimal untuk mendengar suara dari masyarakat. Terkait pemimpin Badan Otorita IKN, menurutnya semua pihak boleh mengusulkan. Tetapi, jangan sampai lepas dari kriteria yang telah disampaikan oleh presiden.
“Kalau lepas itu tidak mungkin, karena sudah jelas presiden mengumumkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi,” ucapnya.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, DPRD Kaltim belum ada dilibatkan secara langsung tentang perpindahan IKN. Sehingga pihaknya hanya memantau tentang pemindahan IKN saja.yang pertama di pantau adalah tentang lokasinya IKN, tetapi tidak secara langsung, karena diakuinya hal tersebut merupakan wewenang dari presiden.
“Sebenarnya kita berterima kasih bahwa Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota. Tetapi keterlibatan kita secara langsung hampir tidak ada, apalagi di DPRD tidak pernah ada penyajian, tidak pernah ada presentasi, itu tidak pernah sama sekali, seharusnya ada,” tuturnya.
Mantan Bupati Berau ini menambahkan, pembangunan di Kalimantan dengan adanya IKN harus seimbang, jangan sampai ada kesan terlalu mengejar Ibu Kota Negara tetapi masyarakat Kaltim dalam kondisi yang memprihatinkan. Sampai sekarang masih ada yang tidak menikmati infrastruktur, seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jalan. Jadi harus benar-benar merata.
“Apa sih artinya ibukota kalau rakyatnya juga susah. Itu yang saya tekankan, itu jelas harga mati buat saya perjuangkan,” pungkasnya.
Penulis : Rizal
Editor : Fairuz
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.