KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Penerangan di sepanjang jalan yang ada di Berau belum sepenuhnya dilengkapi penerangan jalan umum (PJU). Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengeluhkannya.
Ditemui di kantornya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Andi Marewangeng melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dishub Berau, Aidil Hamka mengaku kecilnya anggaran merupakan faktor utama kurangnya PJU di Berau.
Dirinya menyebut mendapat laporan keluhan dari masyarakat sekitar Kecamatan Gunung Tabur terkait tidak maksimalnya penerangan di wilayah tersebut. Dirinya menjelaskan, bahwa PJU sudah merupakan Hak masyarakat yang rutin membayar listrik.
“Jelas ada di rekening yang kita bayar ke PLN, itu sudah ada sekian persen memang dipergunakan untuk membayar PJU,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (12/11/2021).
Dirinya menerangkan, pada beberapa titik di wilayah perkotaan juga belum memiliki PJU. Ia mengakui, dikarenakan wilayah perkotaan masyarakat lebih terpusat maka akan diprioritaskan untuk mendapatkan PJU. Namun, ia juga menegaskan seluruh wilayah memiliki hak yang sama. Akan tetapi, kembali melihat kemampuan daerah untuk melengkapi PJU hingga wilayah pelosok.
Ia menerangkan, bahkan pada beberapa titik di daerah pusat kota masih ada ruas jalan yang kondisinya tidak memiliki penerangan. Menurutnya, daerah perkotaan yang publiknya lebih terpusat akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan PJU, tetapi ia menegaskan semua memiliki hak yang sama, tinggal dari kemampuan daerah untuk mempercepat jaringan PJU hingga ke pelosok kampung.
“Namun yang kita sesalkan itu kami selaku pihak pelaksana tenisnya, tidak diberi anggaran yang cukup. Untuk membuka titik baru kita harus membuka meteran baru, dan suku cadang baru itupun anggarannya yang kita tetapkan sekian kadang-kadang tidak sampai, malah turun,” tambahnya.
Lanjut, dirinya mengatakan bahwa saat ini sendiri masih tersisa kurang lebih masih 50 persen ruas jalan di Bumi Batiwakkal yang belum dilengkapi PJU. Dari tahun ke tahun sendiri diakuinya tidak ada penambahan PJU, bukan bertambah justru yang terjadi adalah pengurangan titik PJU.
“Pengurangan ada karena masalah anggaran sehingga tiang yang sudah terpasang tidak berfungsi. Jadi tahun ketahun tidak ada penambahan titik,” tandasnya.
Dirinya menyayangkan ketika PJU masih dibawah tanggung jawab Dinas Pertambangan sekitar 20 tahun lalu anggaran dapat menyentuh angka Rp 1,5 miliar. Sedangkan ketika kewenangan tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan justru anggaran menciut ke Rp 600 juta hingga Rp 700 juta.
Penulis : Seno
Editor : Fairuz
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.