Pemkab Berau Gelar Upacara Otonomi Daerah ke XXVIII

KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Upacara Hari Otonomi Daerah ke XXVIII digelar di Halaman Kantor Bupati Berau pada Kamis (25/4/2024) pagi.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yg tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

Amanat Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini dibacakan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan bahwa otonomi daerah adapun tujuan dari perancangan otonomi daerah yakni untuk mencapai dua tujuan utama yakni kesejahteraan dan demokrasi.

“Yang mana pada kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan,” ucapnya.

“Serta pada demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yg mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society,” sambungnya.

Dikatakannya bahwa otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah selama 28 Tahun ini.

”Untuk itu, daerah-daerah otonom baru yg telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya diharapkan mampu memanfaatkan program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain.

Tak lupa, ia pun berpesan kepada seluruh daerah yg masih rendah Pendapatan Asli Daerahnya untuk melakukan terobosan dan inovasi guna menggali berbagai potensi yang ada.

“Tentunya kita berharap ini dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak membebani rakyat,” tandasnya. (Adv)

Penulis : Dewi