KALTIMTARA.ID, BERAU – Gerakan nasional untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa resmi dimulai. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025) meresmikan Program Koperasi Merah Putih yang mencakup pendirian lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Acara peluncuran berlangsung di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tenga dan disambut hangat oleh berbagai pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melalui zoom meeting.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar entitas ekonomi tetapi simbol kekuatan kolektif rakyat Indonesia.
“Koperasi adalah wujud gotong royong ekonomi. Jika dikelola secara profesional, koperasi akan menjadi tiang penyangga utama bagi kemandirian bangsa,” ujar Presiden dengan tegas di hadapan ribuan peserta yang hadir secara langsung maupun daring.
Program ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan koperasi desa dan kelurahan sebagai fondasi ekonomi nasional yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Berau turut mengikuti peluncuran ini secara virtual dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam keterangannya, Asisten I Setda Berau, M. Hendratno menekankan bahwa Berau tidak sekadar menyambut program ini tetapi telah siap berkontribusi secara konkret.
“Kami telah membentuk 109 Koperasi Merah Putih yang seluruhnya telah memiliki badan hukum. Ini bukan sekadar angka tetapi cerminan keseriusan masyarakat Berau dalam membangun ekonomi berbasis kekuatan desa,” ujarnya.
Langkah berikutnya adalah menyusun panduan teknis dan menggelar pelatihan bagi para pengurus koperasi agar siap menjalankan roda organisasi sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau, Eva Yunita menyampaikan bahwa dari Juli hingga Oktober 2025, pihaknya akan fokus pada peningkatan kapasitas koperasi melalui rangkaian sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan kelembagaan.
“Kami ingin memastikan seluruh pengurus memahami operasional koperasi secara menyeluruh, mulai dari juknis hingga manajemen kelembagaan. Pendampingan teknis akan terus kami lakukan agar koperasi tidak hanya berdiri tetapi juga tumbuh sehat,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa pembiayaan awal koperasi tidak akan disalurkan melalui pemerintah daerah, melainkan langsung oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah melalui proses analisis kebutuhan. Pemerintah daerah, menurut Eva akan berperan sebagai pendamping dan pengawas dalam proses tersebut.
“Kami menunggu regulasi turunan berupa PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai dasar hukum pencairan modal. Proses verifikasi dilakukan oleh bank, sementara kami memastikan koperasi tetap berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Sejak 16 Juli 2025, dokumen legalitas seluruh Kopdes Merah Putih di Berau telah diserahkan kepada camat masing-masing untuk diteruskan ke koperasi desa dan kelurahan. Eva menyatakan bahwa seluruh pengurus koperasi dipilih melalui mekanisme musyawarah masyarakat sehingga legitimasi sosial mereka kuat.
“Kami percaya para pengurus adalah figur-figur yang memahami kebutuhan lokal dan memiliki integritas. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Kabupaten Berau dengan 109 koperasi yang telah dibentuk, kini menjadi salah satu daerah yang paling siap menyambut gelombang besar pembangunan ekonomi berbasis koperasi. Sebuah langkah strategis menuju kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kekuatan kolektif desa.
Penulis: Dewi Ayu
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.