KALTIMTARA.ID, BERAU – Dalam upaya menjawab tantangan pengadaan tanah skala kecil yang sering terkendala prosedur birokrasi dan minimnya sistem terpadu, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau resmi meluncurkan inovasi unggulan bertajuk Sistem Percepatan Pengadaan Tanah (SIPETA Berau). Program ini lahir dari gagasan strategis Kamsiah, Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan sebagai bentuk kontribusinya usai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Samarinda.
Inovasi SIPETA Berau dirancang sebagai terobosan reformis yang mempercepat proses pengadaan tanah di bawah kewenangan kabupaten, khususnya untuk luasan maksimal lima hektar yang kerap dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembangunan fasilitas publik.
“SIPETA bukan sekadar sistem administratif, tetapi fondasi bagi pengadaan tanah yang transparan, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem digital. Kami ingin menjadikan pengadaan tanah di Berau lebih efisien dan akuntabel,” ungkap Kamsiah saat memperkenalkan SIPETA.
SIPETA Berau tidak hanya menghadirkan pendekatan baru dalam mekanisme kerja, tetapi juga didesain berdasarkan empat pilar utama yang membentuk fondasi sistem ini:
1. Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah
Disusun sebagai acuan sistematis bagi OPD dalam mengidentifikasi kebutuhan lahan secara tepat, baik untuk pembangunan sarana olahraga, ruang publik, hingga infrastruktur strategis lainnya.
2. SK Tim Fasilitasi
Pembentukan tim fasilitator menjadi kunci untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses musyawarah antara pemerintah dan pemilik lahan. Tim ini dibekali dengan wewenang untuk menilai kewajaran harga tanah melalui penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
3. Sistem e-Tanah
Platform berbasis web ini menjadi pusat data pertanahan yang menyimpan dokumen digital, informasi status lahan, hingga pemetaan geografis. Masyarakat dan OPD kini dapat mengakses informasi secara transparan melalui situs resmi Dinas Pertanahan.
4. Sosialisasi dan Pendampingan OPD
Komitmen dinas terlihat dari kegiatan sosialisasi yang intensif, baik secara daring maupun luring, serta pendampingan aktif kepada OPD dalam penyusunan perencanaan kebutuhan tanah. Proses ini dikawal melalui koordinasi lintas lembaga seperti Bapelitbang dan BPKAD, hingga verifikasi status legalitas tanah agar tidak terjadi konflik tumpang tindih aset.
SIPETA Berau menempatkan kolaborasi sebagai elemen krusial dalam menjamin validitas dan keberlanjutan pengadaan tanah. Integrasi data dan sinergi dengan Kantor Pertanahan serta tenaga surveyor bersertifikat bertujuan untuk memastikan keakuratan lokasi, batas wilayah, serta status hukum lahan.
“Melalui SIPETA, kami ingin membangun sistem yang tidak hanya cepat, tetapi juga minim risiko hukum. Kami mendorong agar semua tahapan terdokumentasi dengan baik dan bisa menjadi rujukan resmi pertanahan daerah,” jelas Kamsiah.
Dalam jangka panjang, pengembangan sistem e-tanah akan difokuskan pada pembaruan infrastruktur digital dan penyusunan basis data menyeluruh yang mencakup seluruh tahapan proses, dari perencanaan, negosiasi, hingga legalisasi.
Penulis: Dewi Ayu
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.