Tindaklanjuti Raperda, Ketua DPRD Berau Minta Pemkab Bisa Maksimalkan Penyerapan APBD

Subscribe Youtube KALTIMTARA NEWS

KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menanggapi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pada sidang paripurna, Senin (20/6/22022).

Dirinya mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Berau tahun anggaran 2021 itu.

“Minimal dalam jangka waktu sebulan ini akan kami tindaklanjuti,” kata ketua DPRD Berau Madri Pani, kepada Kaltimtara.id, pada Rabu (23/6/2022).

Menurutnya, penyerapan APBD harus bisa lebih maksimal lagi. Sebab anggaran yang ada selalu menyisakan Sisa Lebihan Pembiayaan Anggaran (Silpa).

“Pemkab harus bisa lebih memaksimalkan penyerapan anggaran ini. Jangan sampai di setiap pembahasan anggaran selalu seperti kekurangan anggaran. Padahal akhirnya ada Silpa. Ini artinya kurang optimal dalam melaksanakan pekerjaan,” ungkapnya.

Madri berharap, kepada Pemkab Berau harus melaksanakan semua program-program yang telah direncanakan dengan semaksimal mungkin. Sehingga anggaran yang ada dapat terserap dan Kabupaten Berau akhirnya bisa lebih berkembang dengan pemanfaatan APBD dengan maksimal.

“Ini hanya mengingatkan saja. Pemkab harus mengevaluasi kembali setiap pekerjaannya. Jangan sampai ada yang tidak terbangun, sementara APBD kita ada Silpa”, ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, ia merasa sangat wajar jika dirinya menyampaikan hal itu. Dengan maksud untuk Memperbaiki kinerja dan evaluasi, karena hal itu penting bagi pemerintah. Dan memberikan kritik serta masukan juga merupakan sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Selain itu, ia berharap semua anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan sesuai dengan perencanaan serta tepat sasaran agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Berau.

“Saya hanya berharap ini bisa jadi catatan penting bagi Pemkab Berau. Jangan sampai kita hanya terfokus pada status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja, sementara anggaran selalu ada Silpa. Harus seimbang semuanya. Lakukan evaluasi dan perbaikan agar semua perencanaan dapat berjalan dengan lancar dan bernilai guna di masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Rizal
Editor : Sofi