Respon Tuntutan Badko HMI Kaltimtara, Samsun : Pemprov Belum ada Upaya Serius

Subscribe Youtube KALTIMTARA NEWS

KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Peningkatan dan pengelolaan Sungai Mahakam untuk menekan angka pendapatan asli daerah di Kaltim terus di dorong oleh Abdul Muis, Ketua HMI Badko Kaltim-Kaltara.

Upaya ini sebagai bentuk dorongan dari HMI Kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan seluruh stakeholder untuk mengambil peran dalam pengelolaan Sungai Mahakam.

Diketahui, HMI Badko Kaltimtara sudah beberapa kali menyuarakan hal tersebut melalui media cetak, maupun online. Abdul Muis mengatakan Ini adalah Upaya dari HMI untuk mensinergikan stekholder terkait.

“kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus sesegera mungkin ambil peran dalam hal pengelolaan Sungai Mahakam, hal tersebut bukan cuma karena untuk penambahan PAD, tapi yang paling penting ialah untuk Menjaga keberlangsungan fungsi sungai Mahakam sebagai salah satu jalur utama transportasi air di Kalimantan timur,” ujar Muis melalui sambungan telepon, Rabu (5/5/2021).

Tak hanya itu, Muis sebagai Ketua Badko HMI Kaltimtara juga mengajak pemerintah di Kabupaten/Kota yang daerahnya dilalui alur Sungai Mahakam untuk mendorong Pemprov segera membuat regulasi soal pengelolaan arus sungai.

“Pemerintah Kabupaten/Kota sudah kami ajak untuk mendorong Pemprov untuk segera membuat aturan soal pengelolaan sungai mahakam, jangan menunggu permasalahan sedimentasi disungai Mahakam semakin parah baru pemerintah ambil inisiatif, kalau bukan hari ini, kapan lagi pemprov memberikan perhatian khusus dalam menjaga sungai Mahakam,” tegasnya.

Hal ini turut di respon oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, saat berbuka puasa di kediamannya, Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengatakan bahwa pentingnya pengelolaan Sungai Mahakam untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Berkaca dari kalimantan Selatan, alur Sungai Barito di kelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga Mahakam pun seharusnya bisa dikelola oleh Pemprov.

“Pada dasarnya perizinan pengelolaan alur Sungai Mahakam dikendalikan oleh pusat. Namun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan ke pusat. Karena sejak sungai mahakam diciptakan oleh tuhan itu tidak pernah dirawat,” tegas Samsun.

Samsun pun mengatakan Pemprov saat ini belum ada upaya serius untuk mengelola Mahakam untuk meraih peningkatan PAD. Karena menurutnya, tidak ada kendala apapun, hanya belum berupaya saja.

“Kendala itu kalau ada yg menghalang-halangi, ini kan tidak ada, jadi kalau menurut saya belum ada upaya yang serius untuk mengarah kesana,” tutupnya.

Penulis: Rafik

Editor: Fairuz