KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Dr H Rusmadi sebagai wakil wali kota Samarinda berlatar belakang birokrat, akademisi dan tokoh paguyuban terbesar di Kaltim, kembali didaulat menjadi pembicara terkait Ibukota Negara (IKN) Nusantara, yang sebelumnya juga menjadi narasumber pada Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Tahun 2022 bagi mahasiswa Prodi Magister Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) RI.
Seminar Nasional bertema IKN Nusantara Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Pertanian diselenggarakan dalam rangkaian Pengukuhan Perhimpunan Pertanian Ekonomi Indonesia (Perhepi) Komisariat Samarinda 2022-2025 secara hybrid, dimana offlinenya dilaksanakan di Kampus Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Sabtu (5/3/2022).
Rusmadi yang juga ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian (IKA Faperta) Unmul dalam kesempatan itu memaparkan Kesiapan SDM Perspektif Birokrat Menuju IKN.
“Kalau saya bicara persoalan bukan berarti, kehadiran IKN tidak positif. Jelas positif. Ini ibukota negara pindah ke Kalimantan Timur agar tidak kemudian beban yang ingin diselesaikan jangan sampai malah kabupaten/kota di sekitar IKN mendapatkan dampak negatifnya. Saya menyampaikan ini bukan karena pesimis tapi untuk antisipasi,” ucap Rusmadi diawal-awal paparannya di hadapan sekitar 30 peserta secara offline dan 169 secara virtual secara nasional.
Menurut Rusmadi ini patut menjadi perhatian bersama dalam rangka akselerasi.
“Isu strategis yang pertama adalah migrasi penduduk. Diperkirakan ada 1,5 juta ASN bersama keluarga, pelaku usaha dan lainnya. Saya kira ini perlu diantisipasi,” ungkap Rusmadi.
Belum lagi lanjutnya persoalan kebutuhan pemukiman jika tidak diantisipasi dengan perencanaan ruang yang mencukupi justru akan menimbulkan pertumbuhan, persoalan konflik sosial budaya ini menjadi serius.
“Belum lagi persoalan dukungan infrastruktur. Ini pindah karena lari daripada kemacetan. Jangan sampai nanti Balikpapan kemudian Samarinda menjadi kota termacet di dunia. Sehingga infrastruktur akselarasinya ini menjadi cepat,” katanya.
Terkait birokrasi, Rusmadi mengatakan ekpektasi Presiden tentang birokrasi cerdas diantaranya birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang making delivered atau programnya dirasakan masyarakat, birokrasi yang berdaya saing dan birokrasi sederhana, lincah dan cepat.
“Samarinda sendiri sudah melakukan penataan organisasi dan transformasi kelembagaan menuju Smart Government. Penataan organisasi sangat penting untuk kerja lincah, cepat dan tepat. Penataan organisasi sesuai Perda no 8 tahun 2021, dimana sebelumnya 39 OPD sekarang 31 OPD. Diperkirakan terjadi efisiensi belanja pegawai 17,4 miliar rupiah,” kata mantan Sekprov Kaltim ini.
Termasuk juga telah melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN dan RB no 17 tahun 2021.
Sebelum mengakhiri, Rusmadi menyampaikan yang perlu dilakukan adalah antisipasi, bekerja keras, dan tidak banyak mengeluh tetap optimis.
“Tapi mestinya, antisipasi Kaltim, kota-kota penyangga ini jangan sampai ibukota hanya memindahkan beban, kemudian macet. Itu perlu pembangunan infrastruktur, perlu banyak rekayasa-rekayasa teknik termasuk rekayasa manusia. Ini harus masuk dalam Undang Undang,” tegas mantan kepala Bappeda Provinsi Kaltim ini.
Sebelumnya materi juga disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila yang juga ketua umum Pengurus Pusat Perhepi Prof Dr Bustanul Arifin dengan memaparkan materi berjudul IKN Nusantara dalam Perspektif Akademisi dan Profesi.
Kemudian kepala Bappeda Provinsi Kaltim Dr Aswin menyampaikan materi Kesiapan dan Kemanfaatan Provinsi Kaltim sebagai Ibukota Negara.
Penulis : Tim
Editor : Sofi
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.