KALTIMTARA.ID, TENGGARONG – Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Pengisian LHKPN dan SPT Tahunan di Mercure hotel Samarinda, Provinsi Kalimnantan Timur, Jumat (11/3/2022).
Dalam hal ini sekretaris DPRD Kukar HM Ridha Darmawan sekaligus penyelenggara menjelaskan terkait rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Kukar dalam rangka Pengisian LHKPN dan SPT Tahunan.
Di mana setiap penyelenggara negara seperti ; pejabat di instansi pemerintahan, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pimpinan dan Anggota DPRD, wajib laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan , adapun laporan dalam bentuk dokumen tentang uraian dan perincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
“Laporan tersebut wajib disampaikan oleh seluruh pejabat penyelenggara negara termasuk anggota DPRD, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada 31 Maret , terkait penyelenggaraanya kita fasilitasi setiap tahunnya mudah-mudahan tahun ini tercapai seratus persen,” harapnya.
“Adapun narasumber penyampaiannya materi pembahasan dan pengisian LHKPN dan Validasi LHKPN di sampaikan langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kukar , staf Sekrtariat DPRD kukar, sedangkan diskusi / pembahasan terkait SPT tahunan disampaikan langsung Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Arief Hartono dan staf KPP cabang Tenggarong,” ujar Ridha.
Abdul Rasid selaku ketua DPRD Kukar mengatakan sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Kukar dalam rangka Pengisian LHKPN dan SPT Tahunan ini.
Di mana dalam Pengisian LHKPN dan SPT Tahunan ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai anggota DPRD kukar dimana ini merupakan bukti tanggung jawab kita, berkaitan dengan aset yang kita miliki, ini bisa terdata dan tercatat di pemerintah.
“Karena ini penting sekali, karena ini untuk mengetahui berkaitan sumber pendapatan, penghasilan dan pengeluran kita, sebagai pertanggung jawaban sebagai wakil rakyat (Pejabat Publik),” ucap Rasid.
Penulis : Tim
Editor : Sofi
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.