KALTIMTARA.ID, BERAU – Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menggelar lokakarya selama tiga hari untuk memperkuat pengelolaan mangrove berbasis komunitas di Kabupaten Berau. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Palmy dan dibuka secara resmi pada Rabu (8/1/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kalimantan Timur, Kepala Wilayah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Kaltim, perwakilan Universitas Muhammadiyah Berau, Kelompok Kerja Mangrove Kabupaten Berau, serta perwakilan dari lima desa.
Perlu diketahui bahwa Kabupaten Berau memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 80.000 hektar yang sebagian besar masih dalam kondisi baik. Namun, tak sedikit dari kawasan ini terus menghadapi ancaman dari pembukaan tambak, perluasan pemukiman, perkebunan, hingga penebangan liar.
Untuk itu, YKAN bersama Pemerintah Kabupaten Berau mengajak perwakilan dari 5 komunitas pengelola mangrove di Kabupaten Berau untuk duduk bersama membahas capaian yang telah mereka raih, merancang langkah ke depan, dan memastikan keselarasan dengan program pemerintah.
Manajer Program Karbon Biru YKAN, Aji Wahyu Anggoro menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas lima komunitas pengelola mangrove dari lima desa, yaitu Pegat Batumbuk, Suaran, Tabalar Muara, Karangan, dan Semanting. Setiap kelompok memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda, mulai dari Hutan Desa hingga kawasan mangrove di area penggunaan lain (APL) dan Kawasan Konservasi Perairan.
“Perlindungan mangrove membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak. Ini bukan hanya tentang isu ekologi tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada mangrove,” ujarnya.
Salah satu agenda utama dalam lokakarya ini adalah pengenalan teknologi monitoring mangrove. Peserta diperkenalkan pada aplikasi digital, seperti Mangrove Restoration Tracking Tool, Global Mangrove Watch, Global Forest Watch, MongMang.
“Kami ingin memberikan akses kepada komunitas untuk menggunakan alat monitoring yang cepat dan mudah. Sebab selain restorasi, menjaga mangrove yang sudah ada juga merupakan prioritas kita,” tuturnya.
Dikatakannya bahwa aplikasi-aplikasi ini sudah digunakan secara global dan YKAN ingin memastikan standar yang sama diterapkan di Berau sehingga data monitoring dari setiap daerah dapat dibandingkan.
“Dengan begitu, data yang dihasilkan dapat digunakan untuk kepentingan lokal hingga nasional sekaligus mendukung program pemerintah,” katanya.
Lokakarya ini terbagi dalam tiga sesi utama. Dimana pada Hari pertama, peserta diperkenalkan pada berbagai aplikasi monitoring. Kemudian hari kedua, seluruh peserta diajak turun langsung ke lapangan untuk menerapkan teknologi tersebut secara real-time. Hari terakhir diisi dengan evaluasi serta Pengenalan perdagangan karbon pada Ekosistem Mangrove.
“Peserta tidak hanya belajar teori tetapi juga mencoba langsung di lapangan karena ami ingin memastikan aplikasi ini benar-benar dapat diadopsi oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia menuturkan keterlibatan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan mangrove. Dimana Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan kegiatan komunitas agar sejalan dengan program yang sudah berjalan.
“Pemerintah dapat membantu menyelaraskan kegiatan lokal dengan program nasional yang ada sekaligus memperkuat pelaksanaan program restorasi dan konservasi mangrove,” imbuhnya.
Dikatakannya bahwa perlindungan mangrove bukan hanya tentang ekosistem tetapi juga soal meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya menjaga sumber daya alam mereka.
“Kami ingin komunitas lebih aktif memonitor perubahan mangrove di wilayah mereka sekaligus meningkatkan kesadaran terkait pengelolaan mangrove sebab kesejahteraan masyarakat pesisir sangat bergantung pada ekosistem ini,” tandasnya.
Penulis : Dewi
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.