KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Walikota Samarinda batal untuk membuka Jembatan Mahkota II sebelum lebaran. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan belum bisa merekomendasikan pembukaan.
Hal itu lantaran berita acara hasil pengukuran sebelum dan sesudah kelongsoran belum disampaikan. Kemudian, laporan keretakan pada pile cap pylon 7 dan bagian yang lain belum dilaporkan. Ini karena Pemkot Samarinda masih menanti crack detection microscope dari Kementerian PUPR.
“Pada dasarnya pemkot ingin membuka Jembatan Mahkota II. Sebab dampak penutupannya begitu dirasakan warga. Ditambah, pembangunan dinding turap di Teluk Bajau belum dilaksanakan karena masih menunggu proses lelang,” ungkap Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Ia menjelaskan, ada dua hasil survei pemeriksaan yang berbeda. Yakni Dinas PUPR Samarinda menyatakan terdapat pergeseran sebanyak 7 milimeter ke kanan dan turun 30 milimeter ke bawah pada pile cap pylon 7. Sedangkan survei PT Nindya Karya, menyatakan tidak ada pergeseran. “Kalau pun ada, tidak melebihi batas margin error,” ucap Andi Harun.
Ternyata, perbedaan hasil survei itu dipengaruhi cara pengambilan titik koordinat yang berbeda. Sehingga terdapat perbedaan, dalam hal ini Konsultan PUPR Samarinda menggunakan koordinat lokal, sementara PT Nindya Karya menggunakan koordinat global.
Sehingga, Andi Harun menyatakan untuk menunggu pernyataan resmi dari Kementerian PUPR. Pemkot Samarinda sudah bersurat pada Senin 10 Mei 2021. Langsung dibalas Kementerian PUPR hari itu juga.
Isi surat balasan dari Kementerian PUPR yakni pembukaan Jembatan Mahkota II Samarinda belum bisa dilakukan. Poin pertama yang tertuang dalam surat adalah, berita acara hasil pengukuran sebelum dan sesudah kelongsoran sesuai notulen rapat belum disampaikan. Kedua, laporan keretakan pada pile cap pylon 7 dan bagian lain belum dilaporkan. Kemudian ketiga, belum ada pembahasan dengan KKJTJ terkait dua hal tersebut di atas.
Sedangkan untuk mengetahui penyebab keretakan yang terjadi pada pile cap pylon 7, Pemkot Samarinda perlu alat crack detection microscope yang tersedia di Kementerian PUPR.
“Selama enam minggu alat tersebut baru bisa diturunkan di Samarinda. Tapi kami juga mencari alternatif lain. Kalau bisa sebelum enam minggu itu. Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kampus untuk mengusahakan pengadaan alat tersebut,” pungkas Andi Harun.
Penulis: Rafik
Editor: Fairuz
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.