KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Kaltim 2022 yang digelar di kabupaten Berau menyisakan waktu tinggal 11 hari lagi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan KONI Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Gabungan Komisi DPRD Berau terkait persiapan pelaksanaan Porprov VII Kaltim, Senin (14/11/2022).
Dalam RDP tersebut, salah satu permasalahan yang menjadi sorotan ialah masalah kesulitan dari jajaran PB Porprov dalam melakukan pencairan dana hibah dari Provinsi Kaltim. Diketahui, dana hibah tersebut sudah diterima Pemkab Berau sejak sebulan yang lalu.
Ketua Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, sekaligus yang memimpin rapat tersebut, mengatakan, pencairan dana hibah ini, walaupun ada regulasi yang harus dipenuhi, dengan waktu yang tertinggal 11 hari lagi dimulainya pelaksanaan Porprov seharusnya tidak terlalu menjadi permasalahan.
“Khususnya kepada bendahara yang sudah ditunjuk untuk pencairan dana hibah. Mulai dari dana hibah kita terima pada bukan kemarin hingga kini, para jajaran PB porprov mengalami kesulitan saat ingin melakukan pencairan. Satu sen pun belum bisa cair dan digunakan,” katanya.
Dalam hal ini, seharusnya permasalahan ini dapat secepatnya disikapi oleh ketua PB Porprov, Bupati Berau untuk mencarikan solusi.
“Jangan sampai nanti di hari pelaksanaan masih tidak bisa dicairkan,” tegasnya.
Sa’ga menjelaskan, proses pencairan dana hibah tidak semudah dengan mekanisme dari bantuan keuangan lain atau dana APBD, karena dana hibah memilki regulasi khusus dalam proses pencairannya. Berbeda dengan Dispora, karena mereka menggunakan dana dari APBD Berau dan sudah terprogram sejak awal, dengan sulitnya melakukan pencairan dana hibah tersebut, tentu akan mempersulit tim PB dalam melakukan segala kegiatan dalam mempersiapkan pelaksanaan porprov tersebut.
“Karena walau bagaimanapun hebatnya konsep kegiatan kita, jikan tidak didukung dengan dana, tentu kita tidak bisa apa-apa,” jelasnya.
Dikatakannya, Semua persiapan bisa dilakukan bersumber dari dana untuk menyukseskan segala sesuatunya. Oleh karena itu wajib merekomendasikan kepada bupati untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“ini semua ranahnya ada di bupati, Ketua PB harus berani mengambil suatu ketegasan agar proses pencairan bisa secepatnya direalisasikan, tentunya dengan regulasi yang berlaku”, pungkasnya.
Sementata itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau, Mohammad Wibisono Al Hamid juga mengatakan, diharapkan dana Rp50 miliar ini segera bisa dicairkan, waktu semakin dekat dan terus berjalan.
“Pembukaan dilaksanakan tanggal 26 November, akan tetapi ada beberapa cabor yang akan dipertandingkan duluan, tanpa ada pendanaan bagaimana bisa berjalan,” ujarnya.
Hamid menuturkan, dana Rp 50 miliar ini sudah ada. Bukan tidak ada, tetapi bagaimana caranya dana ini bisa dicairkan sehingganya teman-teman bisa melakukan pekerjaannya sebagai panitia maupun para cabor yang ikut berlaga.
“Saya berharap, pendanaan ini secepatnya bisa dicairkan, seharusnya masalah keuangan hari ini pun sekiranya dapat dicairkan. Bukan untuk siapa, tetapi untuk pelaksanaan Porprov itu sendiri,” pungkasnya.
Penulis : Rizal
Editor : Sofi
