KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Tanggapan Ketua DPRD Berau Madri Pani, terkait keluhan masyarakat yang menilai lambannya Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam menangani musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu, yang menghanguskan 8 bangunan rumah dan 16 pintu sewaan di Gang Sopusorung dan Gang Manunggal, Kelurahan Gayam, Selasa (27/09/2022).
Dikatakannya, ia menanggapi hal itu agar menjadi perbaikan dan evaluasi-evaluasi kinerja pemerintah agar benar-benar respon dengan OPD-OPDnya. Apa kekurangan dan apa yang harus diperbai atau evaluasi apa yang harus dilakukan.
“Ya, kalau bisa direspons jangan sampai sudah terjadi kebakaran yang disalahkan kepala BPBD, janganlah,” katanya Ketua DPRD Berau Madri Pani kepada Kaltimtara.id, Selasa (27/9/2022).
Madri Mengungkap, seharusnya hal itu masuk dalam anggaran, tetapi kenapa justru tidak masuk di dalam anggaran. Jika dilihat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah jelas. Harusnya ada evaluasi dari Bupati atau pemerintah daerah. Dirinya juga menyatakan sikap bahwa kejadian seperti itu harus menjadi pelajaran Pemerintah Daerah.
“Jadi, jika ada sesuatu atau kebutuhan untuk menunjang kinerjanya OPD-OPD terkait responlah dengan baik”, ujarnya.
Dijelaskannya, jika terjadi kerusakan tentunya tidak bisa menyalahkan OPD terkait juga, minimal Cost operasional, pelatihan dilapangan disiapkan lalu operasional yang lain seperti peningkatan SDM dilingkungan OPD tersebut juga sesuai dengan tupoksinya dan itu harus juga di tingkatkan.
“Karena namanya kebakaran dan kebanjiran dan masalah yang lain itu kita tidak bisa menduga kalau kita tidak siap sekarang maka yang berimbas kepada masyarakat miskin,” imbuhnya.
Hal seperti inilah harusnya menjadi evaluasi dari pemerintah daerah agar benar-benar bekerja secara profesional dan melayani masyarakat. Ia juga mengajak untuk bekerja secara tulus ikhlas dan marilah menyampaikan suatu kebenaran bukan pembenaran.
Dirinya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah juga tidak boleh anti kritik demi perbaikan, kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak.
“Pemkab harus siap dikritisi sesuai dengan tupoksi karena kami kontrolnya pemerintah, jangan begitu saya berbicara dianggap arogansi tidak berdasar,” tegasnya.
Lanjut madri, untuk pemerintah daerah jika apa yang disampaikan itu salah agar dapat bantah dan tentunya dengan regulasi regulasi yang ada, jangan merasa, aman dan nyaman, serta seharusnya dia bersyukur ada yang mengingatkan.
Penulis : Rizal
Editor : Sofi Lestari
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.