KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Sosialisasi mengenai Pemantapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serta penyusunan dokumen administrasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talisayan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dilaksanakan di Ruang Sangalaki pada Senin(7/10/2024) pagi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said menegaskan pentingnya komitmen bersama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD Talisayan. Menurut Said, pelayanan kesehatan merupakan elemen krusial dalam pembangunan daerah yang menjadi amanat dari pemerintah pusat.
“Kesehatan adalah pondasi utama pembangunan. Amanat ini datang langsung dari pemerintah pusat, sehingga harus menjadi perhatian serius bagi semua OPD terkait,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa RSUD Talisayan menjadi fasilitas kesehatan terpenting bagi masyarakat pesisir yang jauh dari pusat kota Berau. Oleh karena itu, Said menilai perlu adanya sinergi yang berkesinambungan untuk terus memperbaiki layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan di kota.
“Ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir tetap optimal. Meskipun rujukan dari daerah pesisir ke kota sudah berjalan cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan,” jelasnya.
Dirinya juga menyoroti perlunya pemberdayaan tenaga kesehatan di RSUD Talisayan meskipun ia mengakui ada kendala dalam hal penganggaran dan rekrutmen. Saat ini, pengadaan tenaga medis harus melalui mekanisme penerimaan CPNS dan P3K yang nilainya cukup menantang.
“Kami menghadapi keterbatasan terkait pengadaan tenaga kesehatan karena proses rekrutmen harus melalui jalur CPNS dan P3K, ini menjadi tantangan bagi pelayanan di daerah,” tuturnya.
Namun, Said optimis bahwa dengan sinergi antara OPD terkait dan RSUD Talisayan, tantangan tersebut dapat diatasi. Ia menyebutkan salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah persiapan peningkatan status RSUD Talisayan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bersama dengan empat puskesmas lainnya di Tanjung Redeb, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur.
“Kami berharap percepatan penyelesaian administrasi untuk BLUD RSUD Talisayan dan keempat puskesmas tersebut dapat segera terwujud,” katanya.
“Hal ini menunjukkan keseriusan OPD dalam menciptakan anggaran yang lebih mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada alokasi dari pemerintah kabupaten,” tambahnya.
Dirinya juga mengingatkan, meski nantinya RSUD Talisayan akan memiliki otonomi dalam pengelolaan anggaran, pengawasan keuangan tetap harus berada di bawah kendali Dinas Kesehatan.
“Meskipun RSUD Talisayan berstatus BLUD, pengawasan dan tata kelola keuangan tetap berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan untuk memastikan akuntabilitas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan di Berau menjadi prioritas, terlebih dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 290 ribu jiwa. Jarak antara RSUD Talisayan dan pusat kota menjadi salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Jarak yang jauh menjadi kendala, apalagi jumlah penduduk terus bertambah. Inilah yang harus segera kita atasi bersama,” terangnya.
Dengan demikian, diharapkan RSUD Talisayan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Berau.
“Saya yakin RSUD Talisayan dengan status BLUD nantinya akan mampu lebih mandiri dan profesional dalam mengelola sumber daya,” pungkasnya.
Penulis : Dewi
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.