KATIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 134/PMK.07/ 2022 tentang belanja wajib untuk pengendalian inflasi, dengan memberikan sejumlah yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kepala Diskoperindag Berau, Salim mengatakan, untuk melakukan pengendalian inflasi tersebut, terdapat tiga program pokok yang dijalankan. Yakni; pemberian 4000 paket bantuan langsung tunai (BLT) untuk UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberikan peralatan produksi rumahan dan bantuan subsidi transportasi.
“Untuk melakukan pengendalian inflasi ini berbagai program kita jalankan, dengan mendorong perekonomian mikro diharapkan langsung menyentuh masyarakat,” katanya, Sabtu (12/11/2022).
Salim menjelaskan, untuk menopang dan membantu menekan ongkos produksi dan meringankan UMKM dalam menjalankan usahanya, Diskoperindag berikan penyaluran alat produksi berupa mesin jahit, oven, hingga peralatan salon bagi UMKM yang ada.
“Program bantuan ini tidak hanya terbatas pada tahun 2022 saja, untuk tahun 2023 juga telah direncanakan program serupa. Selain itu, pelatihan peningkatan kemampuan juga sudah dirancang dan akan segera terealisasi,” jelasnya.
Salim menilai, peningkatan alat produksi dan pengetahuan para pelaku UMKM dapat berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian masyarakat tingkat mikro.
Dengan berkembangnya UMKM diharapkan pula, dapat tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mampu merekrut para tenaga kerja lokal.
“Dengan berjalannya industri tingkat kecil ini, pasti bisa memberdayakan masyarakat Berau itu sendiri,” ujarnya.
Dijelaskannya, terkait dengan program 4000 paket BLT, program tersebut telah berjalan pada November 2022 ini. Dengan bantuan sebesar Rp200 ribu per kepala yang diberikan setiap bulannya selama tiga bulan, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat ataupun sedikit menambah penghasilan setiap bulannya.
“Memang tidak seberapa, tapi diharapkan mampu digunakan dengan maksimal. Program BLT berjalan pada bulan November hingga Januari tahun 2023,” harapnya.
Salim menambahkan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tentu berpengaruh terhadap naiknya ongkos distribusi barang.
Ia mengakui, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Berau, untuk memanggil sejumlah perusahaan penyedia jasa distribusi barang.
Menurutnya, memang biaya angkut peti kemas menjadi hak dari perusahaan. Namun, dirinya berharap kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh terhadap distribusi barang di Berau agar dampak kenaikan bahan pokok tidak terlalu besar.
“Kita nanti akan berbicara dengan penyedia jasa distribusi. Jangan sampai kenaikan BBM ini berdampak terlalu besar terhadap harga bahan pokok di Bumi Batiwakkal,” pungkasnya.
Penulis : Rizal
Editor : Sofi
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.