KALTIMTARA.ID, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun Anggaran 2021.
Dengan ini, Pemkab Kukar sudah empat kali berturut-turut mendapat Opini WTP.
Penyerahan predikat WTP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima, di Ruang Auditorium Lt. II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Samarinda, Rabu (11/5/2022).
Usai menerima opini WTP, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan dirinya bersyukur atas pencapaian WTP yang telah diterima. Menurutnya, apa yang dicapai merupakan idaman seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.
“Kita mesti bersyukur atas predikat opini WTP 4 kali berturut-turut (LKPD 2018, 2019, 2020 dan 2021, red). Ini merupakan Idaman seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia,” jelasnya.
Edi juga mengapresiasi atas pemeriksaan keuangan oleh tim BPK Perwakilan Kaltim yang tidak hanya sekedar memeriksa, namun dia memaknainya sebagai sesuatu yang luar biasa. Di mana, terdapat pembinaan dan arahan yang menjadikan kualitas keuangan daerah terus menjadi lebih baik.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Terima kasih BPK RI atas semua saran dan rekomendasi yang telah diberikan kepada kami. Semua hasil pemeriksaan dan rekomendasi menjadi perhatian dan komitmen untuk ditindaklanjuti secepatnya, sebagai salah satu bentuk kesungguhan dalam mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia,” ucapnya.
Hasil WTP yang telah diterima Pemkab Kukar sebanyak empat kali berturut-turut ini, dirinya berharap hal itu bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk terus melakukan pembenahan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi.
“Saya juga ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim atas kinerja yang telah dilakukan sehingga mencapai hasil yang diinginkan,” sebutnya.
Dirinya berharap, pencapaian ini memotivasi seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk terus melakukan pembenahan. Khususnya pada tata kelola keuangan, sehingga kedepan pencapain hasil WTP dapat tetap dipertahankan.
Diketahui sebelumnya, Kukar memiliki prestasi luar biasa dalam LHP-BPK yakni meraih WTP lima kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Dikutip dari bpk.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Opini WTP juga menjadi salah satu syarat bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), disamping persyaratan lainnya, seperti penerapan e Budgeting dan penetapan APBD tepat waktu. Kucuran DID tentunya akan menambah anggaran bagi pemda dalam mendongkrak pembangunan daerah.
Turut hadir mendampingi Bupati Kukar yakni Wakil Ketua DPRD Kukar H. M Alif Turiadi, Sekda Kukar H Sunggono, Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto, Kepala Inspektorat Kabupaten Heriansyah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Ismed serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Penulis : Tim
Editor : Sofi
