KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan mengangkat tema antisipasi Karhutla dan upaya peningkatan dalkarhutla dikm Kabupaten Berau tahun 2022, bertempat di Ruang Sangalaki Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, pada Senin (8/8/2022).
Pelaksanaan rapat tersebut berdasarkan intruksi Presiden RI No. 3 tahun 2022 dan 2020 tentang peningkatan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutla), dengan dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih, Kepala BPBD Berau Thamrin, Direktorat Pengendalian Karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan seluruh OPD terkait di lingkungan Kabupaten Berau.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau Thamrin, menuturkan, tujuan dilaksanakannya rakor ini yaitu untuk menyatukan persepsi dan sinergitas antara stakeholder yang ada di Kabupaten Berau dan mengantisipasi dan pengendalian bencana Kahutla, baik pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha swasta, maupun masyarakat.
Dikatakannya, berdasarkan informasi dari BMKG, sebenarnya musim kemarau sudah berlangsung sejak bulan Juli dan diperkirakan sampai bulan Oktober. Namun sifatnya khusus di Kabupaten Berau musim kemarau ini masih kemarau basah.
“Perkiraan kemungkinan besar musim kemarau kering di Kabupaten Berau akan terjadi ditahun 2023. Oleh karena itu perlu kita waspadai terhadap kejadian Kahutla yang akan terjadi dikabupaten Berau ditahun 2023,” katanya.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih, dalam sambutannya, mengatakan, berdasarkan intruksi tersebut, sebagai forum yang sangat penting dan strategis yang dimaksudkan agar dapat membangun sinergitas antar pihak terkait, dalam upaya pengendalian karhutla, dimana untuk mengoptimalkan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan Kahutla di wilayah Kabupaten Berau.
Diungkapkannya, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam provinsi rawan karhutla. Masuknya provinsi Kaltim dalam verifikasi rawan ini berdasarkan sejarah panjang kejadian karhutla yang berbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Brunei Darussalam.
Berdasarkan informasi resmi dari BMKG, untuk tahun 2022 diperkirakan bulan Agustus kita akan menghadapi puncak musim kemarau. Di mana musim kemarau ini adalah musim yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya karhutla.
“Harus kita antisipasi bersama-sama, yang mana kita memiliki pedoman penanggulangan kahutla sebagaimana yang telah disampaikan Presiden RI dalam Rakornas pengendalian kahutla tahun 2021,” tuturnya.
Bupati mengatakan, menindaklanjuti arahan dari Presiden RI, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Seperti mengalokasikan penganggaran melalui BPBD untuk kegiatan pencegahan maupun penanganan karhutla, melakukan koordinasi mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah kampung, melakukan antisipasi dini terhadap potensi karhutla melalui sosialisasi penyuluhan, kroscek pada setiap titik api, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian karhutla, membentuk kelembagaan di tingkat kampung dengan membentuk relawan masyarakat peduli api dan melakukan pembinaan serta edukasi.
“Atas nama Pemkab Berau, tetap senantiasa menyerukan pada semua pihak terkait untuk senantiasa menjalin sinergi dan kolaborasi aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian karhutla,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya mengajak semua seluruh pihak dan segenap lapisan masyarakat untuk dapat saling bahu-membahu mencegah kahutla didaerah Kabupaten Berau ini. Ia berharap karhutla dapat dicegah sedini mungkin dan Kabupaten Berau dapat terbebas dari marabahaya bencana karhutla.
“Upaya preventif lebih baik dari pada kuratif, mencegah lebih baik dari pada mengobati,” tandasnya. (ADV)
Penulis : Rizal
Editor : Sofi
