Tanggapi Pernyataan Kapolri, Angkasa Jaya : Mendukung, Tapi Ada Catatan

Subscribe Youtube KALTIMTARA NEWS

KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD kota Samarinda, Angkasa Jaya, Mendukung kebijakan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang secara tegas akan menindak premanisme di seluruh Indonesia, Sabtu (12/6/2021).

Berkenaan dengan kebijakan publik, atau ketertiban umum, Angkasa Jaya, mendukung penuh karena itu merupakan kewenangan aparat, Kalimantan Timur Khususnya Samarinda ini cukup tidak terkendali masalah ketertibannya.

Namun perlu di garis bawahi, kata Angkasa, premanisme ini perlu dijelaskan secara rinci, harus ada kategori yang bisa dikatakan bahwa seseorang adalah preman.

“Preman yang mau ditindak itu sebenarnya preman yang bagaimana sih ? Kadang-kadang ada yang mengatakan itu preman tapi sebenarnya juga bukan,” ucap dia.

Menurutnya, di Samarinda, khususnya, ada banyak yang bertampang preman yang bernaung dalam organisasi masyarakat dan ada juga yang tidak. Sehingga perlu adanya kategori premanisme tersebut.

“Tidak bisa juga kita kategorikan, bahwa preman ini apakah berdiri sendiri atau masuk dalam suatu kelompok, jadi itu perlu dijelaskan, karena banyak preman yang sebenarnya masuk di dalam organisasi masyarakat, khususnya bicara soal preman di Kaltim itu kan banyak, mereka berlindung di dalam ormas ormas tertentu, itu juga perlu menjadi bahan perhatian dari pihak keamanan,” ucapnya.

Dengan adanya kebijakan Kapolri tersebut, lanjut Ketua Komisi III ini, mewanti-wanti agar kebijakan itu tidak berbenturan dengan kondisi lingkungan sekitar, dan akhirnya tidak berjalan,

“itu kan dari dulu seperti itu bicaranya ingin tertibkan preman tapi berbenturan dengan masyarakat bahkan sama partai politik tertentu, kan jadi kendor semangat itu, masyarakat tidak ingin yg seperti itu” tandasnya.

Terkait ketertiban demi kenyamanan masyarakat, Komisi III DPRD Samarinda mendukung penuh kebijakan ini, Karena ketertiban ini menyangkut seluruh unsur seluruh masyarakat, tidak hanya kalangan bawah, melainkan atas juga.

“Seperti dijalan mereka aman dalam berkendaraan, aman parkir kendaraan dan sebagainya, baik di tempat keramaian,” pungkasnya.

Wakil rakyat tersebut menyampaikan bahwa perlu ada kerja sama politik antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menindak tegas aksi premanisme tersebut melalui regulasi.

“Kalau ingin tertib, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, kalau kekuatan masih dirasa kurang maka perlu ada kekuatan politik, buatkan Perwali misalkan, maupun Perda jadi kepolisian bertindak ada aturan nya,” tuturnya.

Penulis: Rafik

Editor: Fairuz