‎Atasi Kerusakan Berat, DPUPR Berau Lanjutkan Program Pengaspalan Jalan di Tanjung Redeb Secara Bertahap

KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) secara konsisten mengintensifkan program penanganan infrastruktur jalan di kawasan perkotaan Tanjung Redeb. Setelah merampungkan agenda pengaspalan di Jalan Mangga III dan Jalan Mujani III, fokus pengerjaan kini dialihkan ke Jalan H. Isa II yang mencatatkan sejumlah titik kerusakan berskala berat.
‎
‎Kepala Bidang Preservasi Jalan Dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi menegaskan bahwa penanganan di Jalan H. Isa II tidak sekadar menerapkan pelapisan aspal biasa.

Kompleksitas kerusakan menuntut pendekatan teknis yang lebih kokoh guna menjamin ketahanan struktur jalan dalam jangka panjang serta meminimalisir risiko kerusakan berulang.
‎
‎”Kerusakan pada Jalan H. Isa II tidak seluruhnya bisa langsung ditutup dengan aspal, tapi akan dilakukan pengerjaan yang kuat dan tidak cepat kembali rusak,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tahapan lanjutan, DPUPR telah menyiapkan agenda pemeliharaan serupa di Jalan Manunggal dan Jalan Pulau Derawan. Khusus untuk ruas Jalan Pulau Derawan, instansi terkait akan menempuh langkah koordinatif terlebih dahulu bersama pihak kelurahan dan pengurus RT setempat. Langkah ini diambil mengingat kawasan tersebut memiliki tingkat mobilitas kendaraan serta aktivitas sosial masyarakat yang sangat padat.
‎
‎Pelaksanaan proyek di lapangan dijalankan secara berkesinambungan dengan mengerahkan alokasi sumber daya alat serta tenaga ahli secara bertahap dari satu ruas ke ruas berikutnya. Berkaitan dengan potensi gangguan mobilitas warga, pihak instansi menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan pengertian publik selama proses konstruksi berlangsung.
‎
‎”Kalau ada pengaturan atau hambatan lalu lintas selama pekerjaan, kami mohon maaf kepada masyarakat dan (meminta) untuk memakluminya,” lanjutnya.
‎
‎Kendati demikian, realisasi program pemeliharaan ini dihadapkan pada tantangan fiskal berupa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi tersebut membatasi kapasitas pemerintah untuk merampungkan seluruh perbaikan secara serentak, sehingga DPUPR menetapkan kebijakan skala prioritas dengan menyasar titik-titik krusial yang mengalami kerusakan paling parah.
‎
‎”Harapannya memang lebih banyak jalan yang bisa ditangani, tetapi (disesuaikan) dengan anggaran yang ada,” pungkasnya.

Penulis : Noval

Editor : Dewi