KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB — Berdasarkan data Online Monitoring SPAN (OMSPAN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb mencatat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2023 meningkat sebesar 98,3 persen.
Yang dimana persentase tersebut merupakan angka rata/rata yang dicapai oleh Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga lingkup KPPN Tanjung Redeb.
Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah mengatakan kenaikan nilai IKPA ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan kualitas belanja dibandingkan tahun 2022 yang hanya 93,5 persen.
“Pengukuran kualitas belanja dalam IKPA difokuskan pada tiga area, pertama, kualitas perencanaan, kedua, kualitas pelaksanaan anggaran, dan ketiga, kualitas hasil pelaksanaan anggaran,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa kenaikan IKPA Triwulan I Tahun 2023 terlihat dari jumlah satker juga.
“Pada tahun 2022 sebanyak 6 satker yang mendapatkan nilai dibawah 80 persen, namun di tahun 2023 nihil. Kemudian untuk nilai 96 persen sampai dengan nilai 99 persen terjadi kenaikan jumlah di tahun 2023 sebanyak 11 satker, sedangkan pada tahun 2022 yang hanya 5 satker,” ungkapnya.
Ia pun memberikan penghargaan kepada empat satuan kerja yang berhasil mengimplementasikan formulasi nilai IKPA dengan capaian 100 persen lingkup KPPN Tanjung Redeb.
”Kita pun memberikan penghargaan kepada Kementerian Agama Kabupaten Berau, Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb, Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan Madrasyah Aliyah Negeri Berau atas tercapainya 100 persen nilai IKPA,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa dengan diberikannya penghargaan ini dapat memberikan semangat bagi seluruh Satuan Kerja K/L di Kabupaten Berau agar dapat mencapai nilai target.
“Ini sebagai bentuk motivasi agar seluruh Satuan Kerja K/L di Kabupaten Berau dapat berpartisipasi untuk mencapai nilai targetnya,” tuturnya.
Ia pun berharap agar seluruh Satuan Kerja K/L di Kabupaten Berau dapat mengimplementasikan formulasi IKPA tersebut.
“Dalam jangka panjang diharapkan agar Satuan Kerja K/L mampu melaksanakan belanja secara berkualitas sehingga konsep value for money dalam belanja APBN benar-benar diterapkan, karena setiap Rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Dewi
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.