KALTIMTARA.ID, SANGATTA – Sebanyak 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 82 Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kutai Timur (BPKAD Kutim) menjalani tes urine. Inspeksi mendadak oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kutim bersama Satresnarkoba Polres Kutim ini berlangsung di Kantor BPKAD Kutim, Pusat Perkantoran, Bukit Pelangi, Kamis (2/12/2021).
Kepala BPKAD Kutim, Teddy Febrian, saat ditemui awak media di sela-sela acara mengungkapkan, BPKAD Kutim merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga memerlukan orang-orang yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia ingin memastikan kondisi seluruh pegawai dilingkungan BPKAD bebas dari narkoba.
“Alhamdulilah pegawai yang hari ini masuk kerja kurang lebih 90 persen, 10 persen sisanya sedang izin sakit dan perjalanan dinas, kalau bisa nanti yang 10 persen kita susulkan melalui koordinasi BNN Kabupaten Kutim, agar benar-benar ‘clean’,” ujar Teddy yang mantan Kabag Umum Setkab tersebut.
Total pegawai yang telah menjalani tes urine untuk hari ini sebanyak 133 orang. Mulai dari ASN maupun TK2D. Teddy berharap hasil tes urine ini dapat terdeteksi secara pasti. Sehingga semua ASN maupun TK2D bisa secara jelas dinyatakan bebas narkoba.
Sementara itu, Ketua Harian BNK Kutim Sarwono Hidayat menyampaikan, BPKAD menjadi OPD pertama yang melakukan tes urine. Nantin pasti akan dilanjutkan ke OPD lainnya. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk melakukan penanggulangan penyebaran narkotika secara dini. Wujud keberlanjutan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kutim.
“Akan ada tindak lanjut setelah hasil tes urine keluar. Jika hasilnya negatif berarti pegawai tersebut bebas, namun jika positif maka akan kami serahkan ke Satresnarkoba Polres Kutim,” bebernya.
Kepala Satresnarkoba Polres Kutim, AKP Darwis Yusuf menambahkan, pegawai yang positif merupakan pengguna atau korban narkoba, nantinya akan ditindaklanjuti sesuai teknik penyelidikan dari Satresnarkoba.
“Akan ditindaklanjuti kapan menggunakannya dan merupakan bagian penyelidikan kami,” tandasnya.
Adapun dipilihnya sasaran tes urine pada pegawai lingkungan pemerintah, lantaran berdasarkan hasil penangkapan korban pengguna narkoba, ada beberapa yang berasal dari tenaga honorer pemerintah. Menurutnya tidak banyak kalau dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penangkapan. Yakni hanya sekitar 50 persen. (Adv)
Penulis : Tim
Editor : Fairuz
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.