KALTIMTARA.ID, SAMARINDA – Miskinnya infrastruktur di Kaltim membuat DPRD berkomitmen agar dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur. Ini diketahui saat dilakukan reses masa sidang I oleh 55 Anggota DPRD Kaltim pada Februari 2021 lalu.
Para anggota DPRD Kaltim melakukan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing. Hasil reses disampaikan dalam bentuk laporan di Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Selasa (30/3/2021) sore tadi.
Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK menyebutkan berdasarkan hasil reses, persoalan yang dihadapi masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Kaltim masih sama yaitu soal infrastruktur, padahal itu merupakan hak setiap warga dapat dipenuhi dan dinikmati.
“Harapan saya itu terus kita laksanakan komitmen kita, bagaimana infrastruktur itu harus betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita,” terang Makmur. Ia juga menyoroti soal kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah (Pemda) di Kaltim dengan DPRD selaku legislatif, terkait program pembangunan.
Ia menyarankan agar selanjutnya, kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh kabupaten kota harus tepat sasaran dan bermanfaat. “Kita pilah-pilah juga mana yang menjadi kewenangan Pemda. Jangan sekedar ada proyek begitu saja, tapi nilai manfaatnya bagi masyarakat harus yang terpenting ada,” tegas mantan Bupati Berau tersebut.
Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Hadi Mulyadi yang juga memberikan catatan pada hasil reses yang dilaporkan oleh DPRD Kaltim. Terutama terkait pemilahan kewenangan antara Pemda dengan pemerintah pusat terkait program pembangunan.
“Ada juga urusan yang dikolaborasikan dan ada urusan yang memang harus bersabar. Karena anggaran kita terbatas, kalau semua mau dipenuhi kan tidak mungkin. Tetapi sebagai sebuah masukan pasti wajib kami perhatikan,” jelas Hadi.
Dirinya tak menampik bahwa dari segi infrastruktur, masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh Kaltim. Terkait aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur, Hadi menyebut seluruh kegiatan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Memang masih banyak yang belum sempurna, seperti masalah jalan, air bersih. Harusnya kan menjadi urusan di kabupaten dan kota. Jadi memang harus dipilah-pilah,” pungkasnya.
