slot777

slot

https://duwit.ukdw.ac.id/document/pengadaan/slot777/

https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/zeusslot/

https://insankamilsidoarjo.sch.id/wp-content/slot-zeus/

https://smpbhayangkari1sby.sch.id/wp-content/slot-zeus/

https://alhikamsurabaya.sch.id/wp-content/slot-thailand/

https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://smptagsby.sch.id/wp-content/slot-bet-200/

https://lookahindonesia.com/wp-content/bonus-new-member/

https://sd-mujahidin.sch.id/wp-content/depo25-bonus25/

https://ponpesalkhairattanjungselor.sch.id/wp-content/mahjong-slot/

https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/slot777/

https://sdlabum.sch.id/wp-content/slot777/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://duwit.ukdw.ac.id/document/pengadaan/slot777/

AMBB Kumpulkan Tanda Tangan, Tolak PAW Ketua DPRD Kaltim

Subscribe Youtube KALTIMTARA NEWS

KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam AMBB dan DPD KNPI Berau juga melakukan aksi penyegelan terhadap kantor partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Rakyat merasa kecewa, sehingga kantor Golkar Berau untuk sementara kami tutup, hingga tuntutan kami dipenuhi,” kata Koordinator Aksi Masyarakat Berau Bersatu (AMBB), Ajad Sudrajat.

Ia menyebut, aksi yang telah disebutkan diatas tersebut sebagai bentuk penolakan masyarakat Berau terhadap surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Surat tersebut menyatakan persetujuan Penggantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.

“Aksi ini kita lakukan agar DPP Golkar mencabut persetujuan PAW terhadap Ketua DPRD Kaltim,” ujarnya.

Penolakan itu, kata Ajad, karena Makmur yang notabenenya adalah implementasi dari 38.281 suara rakyat Berau, Kutim dan Bontang. Ia merasa dilengserkannya Makmur dari kursi tertinggi DPRD Kaltim dinilai cukup janggal. Mereka menilai mantan Bupati Berau tidak melakukan pelanggaran, namun langsung dilakukan PAW.

“Beliau di-PAW tanpa kejelasan, apa yang menjadi alasan sehingga diambil keputusan tersebut. Jadi kami juga membubuhkan tanda tangan menyatakan menolak adanya PAW dan akan kami kirim sampai ke DPP Golkar,” ucapnya.

Ajad mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi selama 7 hari, sampai tanggal 1 Juli. Termasuk akan bersurat ke DPP Golkar dan Mahkamah Partai.

“Jadi kami harap PAW dapat dibatalkan,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Berau, H Fahmi Rijani, turut hadir menyuarakan kekecewaannya karena adanya keputusan yang dinilai tidak sesuai aturan hukum maupun mekanisme partai.

“Ini bukan kali pertama terjadi. Putra terbaik Kabupaten Berau beberapa periode terdahulu yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan, mengalami hal yang sama. Ia dilengserkan. Sehingga ini yang kami harapkan tidak terulang kembali,” kata dia.

Ia berharap organisasi partai Golkar dapat menjalankan mekanisme partai yang sehat. Termasuk dalam aturan PAW Ketua DPRD Kalimantan Timur.

“Terus terang kami masyarakat kecewa atas keputusan dari DPD Golkar Provinsi. Yang kita ikuti mekanisme dan yang tersebar di media sosial jelas kelihatan pak Makmur dizalimi,” kata dia.

“Sehingga ini menjadi kekecewaan masyarakat yang menganggap bahwa orang Berau yang ingin membangun Kaltim tetapi selalu dizalimi. Masyarakat akan terus bergerak dan berharap DPP bisa mendengar keluhan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, beredar surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan Penggantian Antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Surat tersebut menyetujui PAW Ketua DPRD Kaltim. Posisi Makmu HAPK akan digantikan oleh Hasanuddin Mas’ud yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Surat tertangal 16 Juni 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretari Jenderal DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto-Lodewijk F Paulus. Yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.

Penulis : Tim

Editor : Fairuz